Ada Lobi Ksatria di Kontrak Proyek Gas Tangguh

TEMPO.CO, Jakarta - Sempat ditolak BP Migas, proposal pembangunan Train 3 Kilang LNG di Tangguh, Papua, dari BP Berau Limited, perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Inggris, akhirnya disetujui pemerintah. Padahal, skema pembiayaan yang dipakai diperkirakan menggerus jatah penerimaan negara sampai US$ 1,1 miliar atau lebih dari Rp 12 triliun.

Anehnya, persetujuan itu diberikan sebulan setelah bersamaan dengan pemberian gelar Knight Grand Cross in the Order of the Bath oleh Ratu Elizabeth II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 31 Oktober 2012. Saat kunjungan itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron memberikan kejutan dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden SBY atas persetujuan kepada BP Berau.

Saat itu Kedutaan Besar Inggris merilis BP Berau baru saja menandatangani proyek LNG senilai US$ 12 miliar. "Ini merupakan terobosan luar biasa bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi Inggris di pasar berkembang Indonesia," kata Cameron.

Kegembiraan Cameron membuat Priyono heran. "Untuk Train 3 kami hanya membuat minutes of meeting," katanya kepada Tempo, Selasa, 25 Februari 2014. "Tidak sampai meneken MOU atau perjanjian apa pun."

Sebelumnya, Priyono ngotot meminta BP Berau tak menahan bagi hasil di Train 1 dan 2 untuk pemerintah Indonesia. Bagi hasil itu disebut untuk pembangunan Train 3. "Ada Train 1, 2, 3. Revenue harus terpisah," katanya. (Baca: Tangguh Alirkan Listrik ke Bintuni)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, membantah tudingan bahwa pemerintah Indonesia menyetujui proyek BP di Tangguh karena Presiden SBY dianugerahi gelar kesatria. "Presiden mendapat gelar itu urusan lain, bukan barter, tidak ada hubungan dengan gas Tangguh," katanya. Juru bicara kepresidenan Teuku Faizasyah meminta media tidak berspekulasi. "Terlalu spekulatif," ujarnya.

Presiden BP Plc Regional Asia Pacific, William Lin, menampik tudingan itu. Ia mengatakan pembangunan kilang LNG dan manufakturnya sekitar US$ 5 milliar akan dibiayai melalui mekanisme trustee borrowing scheme (TBS). "Ratu Inggris tidak tahu apa-apa tentang Tangguh, tidak ada alasan menghubungkan kedua hal itu," kata dia. "Lagi pula, kami bukan pemilik 100 persen di Tangguh, ada mitra dari Jepang, Cina, dan Kanada." (Lihat juga: Tender Unit 3 Tangguh Segera Diumumkan)

Selengkapnya, baca laporan utama majalah Tempo, "Kejutan Bintuni dari Downing Street 10" terbit Senin, 3 Maret 2014.