Sami Khedira, Gelandang Juventus Protes FIFA 18

VIVA.co.id – Gelandang Juventus, Sami Khedira, baru saja melayangkan protes kepada game sepakbola yang baru saja dirilis, FIFA 18. Itu lantaran gaya rambutnya di game tersebut masih memakai yang lama, saat masih panjang dan memakai ikat kepala.

Dikutip The Sun, FIFA 18 baru saja dirilis pada akhir bulan lalu. Mereka juga menyebut ciptaan terbarunya ini akan menyajikan data dan sensasi bermain yang lebih nyata.

Tapi, hal itu ternyata tak dirasakan oleh Khedira. Mantan pemain Real Madrid itu tak senang dengan tampilan dirinya yang tak sesuai dengan kondisi terkini yang sudah memangkas rambutnya.

Dia pun mengungkapkan protes lewat akun Twitter pribadinya. Dia merasa heran dengan pencipta game tersebut yang masih memakai gaya rambut yang sudah ditinggalkannya sejak dua tahun lalu tepatnya saat dia bergabung dengan Juventus.

"Saya senang Anda menyukai rambut panjang saya, tapi saya sudah meninggalkannya sejak dua tahun lalu," tulis Khedira.

View image on Twitter

 Follow

Sami Khedira 

✔

@SamiKhedira

Hey @EASPORTSFIFA , I'm really glad you like my long hair... but I'm wearing it short for almost two years now... ‍#FIFA18 #SK6

4:21 PM - Oct 12, 2017

•  727727 Replies
 
 21,547
• 21,547 Retweets
 
 49,403
• 49,403 likes

Tutupnya Taman Hiburan Rakyat Sriwedari yang Legendaris

Pengunjung di pintu masuk Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tak beroperasi, Kamis (12/10). 

(Foto:Republika/Andrian Saputra)

Pengunjung melintasi salah satu area bermain di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tak beroperasi, Kamis (12/10). 

(Foto:Republika/Andrian Saputra)

Komedi putar di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tak beroperasi, Kamis (12/10). 

(Foto:Republika/Andrian Saputra)

Wahana kapal goyang di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tak beroperasi, Kamis (12/10). 

(Foto:Republika/Andrian Saputra)

Kolam renang anak di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tak beroperasi, Kamis (12/10). 

(Foto:Republika/Andrian Saputra)

Arena Roller Coaster di Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tak beroperasi, Kamis (12/10). 

(Foto:Republika/Andrian Saputra)

Direktur Utama Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari Sinyo Sujarkasi (Tengah) dan Manajemen mengumumkan penutupan THR Sriwedari pada Kamis (12/10). 

(Foto:Republika/Andrian Saputra)

Pengunjung di pintu masuk Taman Hiburan Rakyat (THR) Sriwedari tak beroperasi, Kamis (12/10).

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Manajemen Taman Hiburan Rakyat Sriwedari memutuskan untuk menutup tempat hiburan tersebut. Tempat hiburan legendaris di kota Solo itu resmi di tutup mulai 4 Desember 2017 mendatang.

Di tutupnya THR lantaran Pemkot Solo berencana membangun masjid raya dan taman terbuka hijau di lokasi tersebut. Pemkot Solo telah menawarkan lokasi baru di lahan kosong Taman Satwa Taru Jurug agar THR dapat beroperasi lagi.

Namun, manajemen merasa kerberatan dengan ketentuan pajak, nilai sewa lahan, dan durasi sewa lahan di lokasi baru yang ditawarkan.

THR Sriwedari menjadi tempat hiburan legendaris di Kota Solo sejak 32 tahun lalu. Tempat hiburan ini menyuguhkan berbgai permainan dengan harga tiket murah. Selain itu tiap pekannya pengunjung disuguhkan pagelaran seni dan musik.

Akhiri Tugas, Djarot Wakili Jokowi dan Ahok Minta Maaf ke Warga

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat terus mengejar waktu, menuntaskan semua pekerjaannya sebelum masa jabatannya berakhir, 15 Oktober mendatang.

Hari ini secara simbolik, Djarot meresmikan 100 RPTRA di Monas, Jakarta Pusat. Djarot pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berpamitan sekaligus meminta maaf pada warga Jakarta.

Djarot menyampaikan permintaan maaf atas nama tiga gubernur yakni Joko Widodo atau Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan dia sendiri.

"Dari tiga gubernur ini, Pak Jokowi Alhamdulillah sekarang memimpin Indonesia dengan sangat baik dan peduli. Ini kebanggaan bagi kita semua," ujar Djarot di kawasan Monas, Selasa 10 Oktober 2017.

Sedangkan untuk Ahok, Djarot meminta agar warga mendoakan mantan Bupati Belitung Timur itu agar diberi kekuatan.

"Pak Ahok sekarang sedang alami cobaan. Maka kami mohon doa kepada seluruh warga agar Pak Ahok diberi kekuatan dan kesabaran dalam menjalani cobaan ini," ucap Djarot.

Meski saat ini Ahok dipenjara, Djarot yakin kebenaran yang sejati bisa terlihat belakangan. Dengan nada tinggi Djarot mengatakan, keadilan pasti datang.

"Ingatlah kebenaran itu datangnya belakangan. Keadilan bisa datang belakangan. Termasuk juga penyesalan bisa datang belakangan," kata Djarot.

"Mari kita uji apakah yang akan hadir kebenaran, keadilan, atau penyesalan kita sebagai warga bangsa," tambah Djarot.

Bertemu Ahok

Djarot juga bercerita tentang pertemuannnya dengan Ahok dua pekan lalu. Ahok, kata Djarot, hingga kini masih memikirkan warga Jakarta.

"Beliau dalam kondisi sehat, tetap semangat, serta masih memikirkan warga Jakarta sebelum 15 Oktober, supaya saya benar-benar tanggung jawab menuntaskan program," kata Djarot.

Djarot lantas berterima kasih kepada warga yang masih memberikan apresiasi kepada tiga gubernur ini. Karangan-karangan bunga yang ada di Balai Kota menjadi bukti puasnya warga.

"Apresiasi ini memberi penguatan kepada saya, Pak Basuki, dan tentu saja Pak Jokowi. Kami bangga, pada semuanya telah bekerja setulus hati dalam melayani warga Jakarta tanpa terkecuali," Djarot memungkas.

Tujuan Diberlakukan Aturan Validasi Prabayar Pakai NIK

VIVA.co.id – Pemerintah berupaya mewujudkan konsep 'national single identity' atau identitas tunggal nasional dengan memberlakukan aturan validasi nomor telepon seluler prabayar menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI, Edison Sianturi menyampaikan, sesuai rancangan konsep, NIK akan menjadi sebuah kunci akses yang berlaku secara nasional untuk layanan-layanan mendasar, seperti kesehatan (BPJS), pendidikan, kesejahteraan, termasuk telekomunikasi.

"Semuanya nanti terintegrasi secara nasional. Registrasi dilakukan menggunakan NIK yang tersimpan di basis data nasional. Itu menjadi kunci akses," ujar Edison saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh VIVA.co.id pada Kamis, 12 Oktober 2017.

Edison menyampaikan, pelaksanaan aturan merupakan kerja sama Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian, menurut Edison, pelaksana teknis dari pemberlakuan aturan ini sepenuhnya adalah lembaga-lembaga pemerintah pusat juga.

"Pemberlakuannya tidak dilakukan secara regional, namun nasional," ujar Edison.

Meski begitu, Edison menyampaikan, Disdukcapil DKI, serta Disdukcapil di setiap daerah di Indonesia, berperan memastikan akurasi dari data kependudukan melalui e-KTP. Akurasi dari data itu dinilai akan dapat membuat layanan-layanan mendasar yang diterima setiap masyarakat menjadi lebih berkualitas.

"Kita bersama-sama membuat sebuah data yang sifatnya nasional," ujar Edison.

Pelaksanaan aturan validasi nomor telepon seluler prabayar menggunakan NIK dimulai 31 Oktober 2017. Pengguna kartu prabayar diharuskan mengirimkan SMS ke nomor 4444 dengan format NIK#NomorKK# untuk pengguna baru, atau ULANG#NIK#Nomor KK# untuk pengguna lama.

Ada pun data-data itu harus sesuai dengan data yang tertera di Kartu Keluarga dan KTP. Data lantas akan divalidasi kebenarannya ke basis data Dukcapil Kemendagri hingga nomor telepon seluler sah untuk digunakan.

Sandiaga Uno Janji Tak Ambil Gaji Wagub DKI

VIVA.co.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno berkomitmen tidak akan menerima gajinya selama menjabat sebagai orang nomor dua di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Tidak ambil (gaji). Udah semuanya akan dikelola Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqoh, yatim dan duafa," kata Sandi di Jalan Tirtayasa II Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Oktober 2017.

Sandi mengatakan sudah mantap dengan keputusannya tersebut. Ia akan menggunakan gajinya untuk keperluan anak yatim, fakir miskin dan kaum duafa.

"Gaji pertama dan lima tahun ke depan tidak akan ada yang (diambil). Insya Allah memakmurkan anak-anak yatim, fakir miskin dan duafa," ujarnya.

Sandi akan dilantik secara resmi menjadi Wakil Gubernur DKI oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin, 16 Oktober 2017. Dia dilantik bersama pasangannya, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan. (ase)

Ada Emas Senilai Rp 26 M di Air Limbah

Swiss - Siapa yang menyangka kalau ada emas senilai US$ 2 juta (sekitar Rp 26 miliar) di dalam air limbah? Hal itu mungkin terlihat aneh tapi nyata terjadi di Swiss. 

Para ilmuwan di Swiss menemukan emas senilai Rp 26 miliar itu di sebuah pabrik pengolahan kotoran dan air limbah setempat. Dilansir CNN, Kamis (12/10/2017), diperkirakan ada sekitar 43 kilogram emas yang ada di sistem pembuangan limbah Swiss setiap tahunnya. 

Ilmuwan meyakini emas itu berasal dari industri pembuatan jam tangan dan kilang emas yang ada di Swiss. Serpihan emas itu diyakini mengalir dalam sistem pembuangan air dari lokasi industri tersebut, sebelum berakhir di dalam sistem limbah. 

Dari hasil penelitian, di beberapa wilayah di Swiss malah memiliki kadar emas yang lebih tinggi dari wilayah lainnya. Contohnya, di bagian selatan Swiss yang merupakan tempat penyulingan kilang emas. 

"Konsentrasi emas di lumpur limbah cukup tinggi," kata para peneliti.

Selain emas, ilmuwan juga menemukan unsur lainnya yang tak terduga di dalam limbah, seperti perak dan mineral tanah. Biasanya dua unsur itu digunakan dalam pembuatan perangkat elektronik. (nkn/nvc)

Pemerintah Cabut Sertifikat Halal dari MUI

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Terhitung Rabu (11/10), pemerintah resmi mengambil alih pengelolaan sertifikasi halal yang selama ini ditangani Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

Ditandai dengan peresmian beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. 

Pembentukan BPJPH merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). BPJPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal. 

"Buat semudah mungkin, tidak ada pungutan biaya sama sekali, ini berbasis online," kata Lukman.

Meski demikian, hadirnya BPJPH bukan tanpa pro dan kontra. Sebagaian pihak menilai langkah pembentukan BPJPH telah mencabut kewenangan MUI. 

Asal tahu saja, MUI telah mengeluarkan label dan sertifikasi halal sejak 6 Januari 1989. Bahkan, sertifikasi halal MUI diakui secara luas di berbagai belahan dunia dan dikenal paling ketat.

Di akun instagram @bongkartaktik.id, postingan pemberitaan perihal BPJPH menarik banyak perhatian nitizen. Setidaknya sudah ada 816 komentar nitizen yang menanggapi soal BPJPH terhitung Kamis (12/10).  

Lukman menegaskan MUI tetap dilibatkan dalam penerbitan sertifikasi halal ini. MUI sebagai auditor terhadap produk yang didaftarkan. 

Sehingga sebelum BPJPH menerbitkan sertifikat halal, harus ada rekomendasi atau fatwa halal dari MUI. MUI juga melakukan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 

Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin siap mendukung BPJPH. Menurutnya, penjaminan produk halal saat ini tidak semata untuk perlindungan dari konsumsi barang yang tidak halal. Kini, produk halal sudah menjadi bagian dari proses bisnis.