Jakarta (Antara) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis menilai kekisruhan harga elpiji 12 kilogram merupakan indikasi terjadinya karut marut di bidang koordinasi yang dilakukan beragam instansi pemerintahan.
"Peninjauan kembali atas kenaikan harga LPG bukti carut marut koordinasi itu. Pengambilan keputusan jalan masing-masing," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Senin.
Menurut dia, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara seharusnya dalam mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan pada fokus pencarian dan penghitungan keuntungan.
Politisi Partai Golkar itu berpendapat, Pertamina saat ini memiliki paradigma sebagai korporat dengan fasilitas mewah dan keuntungan besar untuk memenuhi gaji dan bonus tahunan padahal masih banyak rakyat miskin di Indonesia.
"Pertamina juga sibuk bangun `Proyek Mercu Suar` gedung super tinggi di tengah masyarakat miskin yang tidak punya tempat tinggal layak karena ekonomi semakin sulit. Kejadian ini dibiarkan oleh menteri-menteri ekonomi di dalam Pemerintahan SBY," ujarnya.
Ia menilai bahwa alasan pemerintah bahwa kenaikan harga elpiji 12 kilogram itu tanpa koordinasi merupakan hal yang sangat tidak masuk akal.
Harry juga menyesalkan bahwa ketidakberesan koordinasi di dalam pemerintahan itu tidak terjadi kali ini saja tetapi dapat terjadi secara beruntun.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Marzuki Alie menyesalkan kenaikan harga gas elpiji secara mendadak dan menilai bahwa Pertamina seharusnya melaporkan rencana kenaikan harga itu terlebih dahulu dengan pemerintah dan komisi terkait di DPR.
"Pertamina itu mendapatkan hak monopoli dalam penyediaan gas elpiji yang ditujukan bagi rakyat. Dalam monopoli itu artinya pimpinan Pertamina harus melapor dulu kepada pemerintah dan komisi mitranya di DPR bahwa ada keinginan menaikkan harga," kata Marzuki.
Menurut Marzuki, hak monopoli Pertamina untuk penyediaan gas elpiji bagi masyarakat itu sebenarnya adalah penugasan, maka harga gas elpiji harus tetap dikendalikan oleh pemerintah dan Pertamina. (ar)
No comments:
Post a Comment