Soal Perempuan, Mesir Paling Buruk di Negara Arab

TEMPO.CO, Kairo - Mesir tergolong negara paling buruk dalam hal penerapan hak asasi perempuan di negara-negara Arab menurut sebuah survei. Di Negeri Firaun ini, banyak dijumpai pelecehan seksual dan praktek sunat terhadap perempuan.

Survei dilakukan Thomson Reuters Foundation terhadap lebih dari 330 ahli gender di 21 negara Liga Arab, termasuk Suriah, selama tiga tahun sejak Arab Spring pada 2011. Hasilnya, penerapan terbaik ada di Kepulauan Komoros.

Negeri kepulauan ini menempatkan 20 persen kaum perempuannya pada kursi menteri--menempati urutan pertama terbaik diikuti oleh Oman, Kuwait, Yordania dan Qatar. Adapun posisi kedua terburuk setelah Mesir diduduki oleh Irak, disusul Arab Saudi, Suriah dan Yaman.

Jajak pendapat itu dilakukan dengan cara bertanya kepada para ahli untuk mengetahui tentang kekerasan terhadap kaum perempuan, hak-hak melahirkan, pengobatan, serta peran perempuan dalam politik dan ekonomi.

Hasil survei itu menemukan fakta bahwa diskriminasi dan perdagangan perempuan merupakan faktor utama yang menyebabkan Mesir menempati urutan paling buncit di antara 22 negara Arab. "Di seluruh desa di pinggiran Kairo dan sejumlah tempat, roda ekonominya digerakkan oleh perdagangan perempuan dan kawin paksa," kata Zahra Radwan, dari Global Fund for Women, organisasi yang berbasis di Amerika Serikat.

Sebuah laporan yang dilansir PBB pada April 2013 juga menyebutkan 99,3 persen perempuan di Mesir telah menjadi korban pelecehan seksual.

"Penerimaan masyarakat terhadap pelecehan seksual yang terjadi sehari-hari berdampak pada perempuan di Mesir tanpa memandang latar belakang usia, profesi atau tingkat sosial-ekonomi, status perkawinan, pakaian, atau perilaku," kata Noora Flinkman, dari kelompok HarassMap di Mesir.

Survei juga menemukan fakta lain di Irak. Nasib perempuan di Negeri 1001 Malam ini kini lebih buruk jika dibandingkan dengan nasib mereka di masa pemerintahan Saddam Hussein. Arab Saudi dinilai paling buruk dalam kaitan dengan pelibatan perempuan dalam urusan politik, diskriminasi di tempat kerja, kebebasan beraktivitas dan hak-hak kepemilikan.