okezone - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan bakal kembali merombak kabinetnya. Hal tersebut menyusul kinerja para 'pembantunya' yang kurang optimal hingga dianggap merusak tatanan pemerintahan.
Pengamat politik Ahmad Bakir Ihsan mengatakan, ada beberapa menteri berlatar partai politik (parpol) dan non parpol yang layak di-reshuffle. Dari kalangan non parpol, ada Menteri ESDM Sudirman Said, yang sempat bikin heboh dengan persoalan kontrak PT Freeport Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkannya dianggap tidak melawan hukum. Belum lagi soal kegaduhan pembuatan kilang minyak blok Masela.
"Dalam konteks itu perlu dievaluasi, karena melampaui dan merusak mekanismegood government," ujarnya saat dihubungi, Minggu (3/4/2016).
Dari kalangan parpol, pengamat asal Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menilai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) asal PDIP Yasonna Hamonangan Laoly layak di-reshuffle. Menkumham beberapa waktu lalu memang kerap disorot, terutama dalam penanganan polemik Partai Golkar, Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP). Di mana Menkumham dianggap mengeluarkan keputusan yang justru membuat persoalan di internal partai tersebut berlarut-larut.
Selain itu, ada pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Paling akhir menteri asal Hanura ini disorot terkait beredarnya surat permintaan ke Kemenlu agar KJRI Sydney memfasilitasi koleganya Wahyu Dewanto saat pelesiran ke Sydney, Australia. (Ari)
No comments:
Post a Comment