Temuan Terompet Bersampul Al Quran

Jakarta - Komnas HAM mengapresiasi Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Jateng yang menyita 2,3 ton sampul Alquran yang digunakan untuk tahun baru. Komnas HAM mendukung agar masalah itu diselesaikan secara hukum oleh Polri.

"Salah satu yang paling esensi dalam HAM adalah respect, yaitu respect terhadap perasaan orang lain, utamanya perasaan keagamaan orang lain. Ini yang diabaikan oleh pihak produsen. Mereka sungguh abai terhadap perasaan keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia," ucap Komisioner Komnas HAM RI Maneger Nasution dalam pesan singkat, Senin (28/12/2015).

Maneger mengharapkan masyarakat tidak perlu terporovokasi dengan adanya peristiwa tersebut. Dia meminta masyarakat mempercayakan kasus tersebut agar ditangani pihak kepolisian.

"Komnas HAM juga mengapresiasi tokoh agama di Kendal yang langsung melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang sesuai mekanisme hukum. Mereka telah memperlihatkan sikap kenegarawanan, tidak main hakim sendiri. Ini patut dicontoh," lanjutnya.

Keteladan tokoh agama itu kata Maneger, laik diapresiasi oleh kepolisian dengan memastikan semua terompet itu tidak ada lagi. Apalagi, selain di Kendal, ternyata terompet itu sempat beredar di Blora, Klaten, Demak, Pekalongan, Batang dan Wonogiri. Semua terompet serupa harus sudah diamankan kepolisian termasuk bahan bakunya.

"Untuk itu Komnas HAM mendukung kepolisian untuk memperoses pihak produsen terompet tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping mereka memohon maaf kepada seluruh elemen masyarakat atas kejadian ini, juga secepatnya dilakukan penarikan produknya di seluruh negeri," tegasnya.

Lebih jauh, melihat persoalan yang mencuat terakhir ini, khususnya kasus bernuansa SARA, menurut Maneger ada baiknya para pemimpin dan tokoh berhati-hati menyampaikan pandangan. Dan pengusaha berhati-hati memproduksi produknya, jangan hanya mengejar untung. 

"Mereka juga harus mempertimbangkan perasaan keagamaan masyarakat. NKRI Kita sungguh menghadapi ancaman disintegrasi," ucap aktivis Muhammadiyah itu.

"Untuk itu negara harus hadir memastikan bahwa peristiwa yang sama tidak terulang lagi di masa mendatang (guarantees of nonrecurrence) untuk keutuhan NKRI," tegas Maneger. (bal/dnu)