MERDEKA.COM. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) membantah ada dugaan suap Rp 350 juta di lingkungan Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan petugas Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Paminal Divpropam) tidak ditemukan unsur pidana.
"Pada saat melakukan penggeledahan dan interograsi yang bersangkutan tidak menemukan adaanya indikasi atau bukti-bukti tentang perbuatan pidana. Sehingga yang bersangkutan tidak bisa kita tindak lanjuti," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Ronny F Sompie di Gedung Divisi Humas, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis, (17/4).
Lebih lanjut, terkait dengan tidak ditemukannya bukti tindak pidana suap, tidak ditemukan unsur pidana suap atau pun pungli.
"Tidak menemukan bukti-bukti yang bisa kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan karena kalau kita melakukan proses penindakan berarti ada pidana, ada bukti-bukti yang bisa kita tindak lanjuti. Minimal bukti permulaannya yang cukup, tapi itu tidak ada," tutur dia.
Seperti diketahui, Indonesia Police Watch (IPW) meminta pimpinan Polri menjelaskan pemeriksaan Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Nurhadi Yuwono. Pemeriksaan itu dilakukan petugas Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan (Paminal Divpropam).
Presidium Neta S Pane mengatakan pihaknya menerima informasi tim gabungan Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri dari tujuh orang itu menjalankan operasi tangkap tangan di lingkungan Ditlantas Polda Metro Jaya sejak dua pekan lalu.
Neta mengungkapkan tim gabungan itu menangkap seorang pengusaha biro jasa yang hendak memberikan uang suap kepada polisi perwira menengah melalui seorang polisi wanita pada Senin (14/4).
"(Senin) sore itu juga, keduanya langsung diperiksa petugas Paminal," ujar Neta.
Neta juga mendapatkan informasi petugas gabungan menyita satu tas berisi dokumen dan uang tunai Rp 350 juta dan mengamankan dua orang, serta memeriksa sembilan orang.
Neta berharap Polri dan KPK transparan membuka dugaan operasi tangkap tangan tersebut karena muncul informasi Dirlantas Polda Metro Jaya menjadi salah satu polisi yang diperiksa Paminal.
Neta menduga operasi tangkap tangan sebagai upaya Polri memberantas suap dan pungutan liar dan praktik percaloan di jajaran Ditlantas.
IPW juga menilai KPK mengambil alih penyelidikan dugaan kasus suap tersebut guna mengetahui aliran dana yang telah mengalir.
Sementara itu, Komisaris Besar Polisi Nurhadi membantah terlibat kasus suap dan tidak menjalani pemeriksaan petugas Paminal Divpropam Polri.
"Kemarin ada pemeriksaan terhadap orang yang menanamakan dirinya biro jasa," ujar Nurhadi.
No comments:
Post a Comment