MERDEKA.COM. Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah menilai, pemberantasan korupsi saat ini hanya bersifat euforia sehingga tidak menyentuh akar permasalahan. Selain itu, pemberantasan korupsi juga diwarnai kebingungan baik di tingkat aparat penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat.
"Ada euforia, ada kebingungan, sehingga sistem pemberantasan korupsi di Indonesia penuh ketidakpastian," ujar Fahri, Minggu (30/6).
Menurutnya, akibat dari ketidakpastian ini memakan korban orang-orang baik yang turut divonis karena korupsi. Politisi PKS ini juga menyayangkan pondasi yang dibangun penegak hukum dalam pemberantasan korupsi justru menjadi sumber masalah. Kesalahan membangun pondasi itu membuat masalah korupsi makin rumit.
"KPK misalnya beranggapan bahwa bangsa ini memiliki kultur korupsi. Mereka mengasumsikan seluruh penduduk sebagai mahkluk korupsi. Itulah cara KPK mengindetifikasikan korupsi," kata Fahri dengan nada ketus.
Fahri menilai masalah korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan orang per orang, melainkan lebih dikarenakan sistem yang buruk. Baik sistem birokrasi, sistem pemberantasan korupsi, maupun definisi tentang korupsi itu sendiri.
"Yang diperjuangkan justru sebaliknya mereka menganggap korupsi itu kejahatan orang per orang, sehingga mereka mendukung protokol yang represif dalam pemberantasan korupsi, mereka lompat ke penyadapan orang. Lihat saja mayoritas kasus korupsi yang ditangani KPK itu adalah hasil penyadapan," jelas Fahri.
Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh elemen bangsa untuk memaindset ulang sistem, sehingga memungkinkan orang melakukan tugas sesuai rambu-rambu yang penuh kepastian.
"Itulah esensi negara hukum demokrasi. Aturan terbuka dengan makna yang yang pasti. Institusi lebih transparan sehingga pengawasan itu kuat, dan kultur itu lebih egaliter," tandasnya.
No comments:
Post a Comment