MERDEKA.COM
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya bisa berlari cepat untuk membenahi Ibu Kota. Jokowi sudah mengantongi anggaran Rp 49.979.889.632.000 untuk merealisasikan janji-janjinya.
Dana yang cukup besar bagi sebuah pemerintah daerah. Angka Rp 49,9 triliun itu akan diprioritaskan untuk anggaran pendidikan, kesehatan, transportasi dan menangani banjir.
Dengan rincian, pendapatan daerah mencapai Rp 41,5 triliun dan belanja daerah Rp 45,5 triliun. Dengan defisit Rp 4 triliun, maka dialokasikan pembiayaan daerah sebesar Rp 4 triliun yang berasal dari pemerintah pusat.
Kemudian, penerimaan pembiayaan Rp 8,4 triliun dengan sisa lebih anggaran tahun 2012 Rp 8,3 triliun dan pinjaman Jakarta Emergency Dradging Initiative (JEDI) Rp 110 miliar. Sementara, pengeluaran pembiayaan Rp 4,4 triliun, dengan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp 4,3 triliun dan pembiayaan pokok utang Rp 58 miliar.
"Apakah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013, sah?," tanya Ketua DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan kepada peserta paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (28/1).
"Sah, sah," jawab semua peserta rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Penetapan dan penyusunan RAPBD tahun anggaran 2013 berdasarkan perkembangan ekonomi makro sampai akhir triwulan II tahun 2012, dan proyeksi ekonomi tahun 2013, di mana perekonomian DKI Jakarta ditahun 2013 akan mengalami peningkatan dengan pertumbuhan mencapai 7 persen. Sedangkan angka inflasi tahun 2013 diperkirakan mencapai 6 persen.
Dari pos-pos anggaran yang telah dijabarkan, pos anggaran untuk pendidikan yang paling tinggi yaitu Rp 12,6 triliun, Tapi secara detail, dalam pengesahan APBD belum disertai perincian detail besaran angka untuk program membenahi Jakarta.
Hanya ada beberapa pos yang dijelaskan. Untuk pos-pos tertentu masih menunggu peraturan gubernur untuk penjabaran APBD DKI Jakarta.
Berikut beberapa pos anggaran dalam APBD DKI 2013:
1. Pendidikan: Rp 12,6 triliun
2. Bidang Pemerintahan; Rp 7,9 triliun
3. Dinas Pekerjaan Umum: Rp 4,9 triliun
4. Dinas Kesehatan: Rp 3,6 triliun
5. Dinas Perhubungan: Rp 3,3 triliun
6. Penataan Sosial: Rp 2 triliun
7. Pembuatan sumur resapan: Rp 190 miliar
8. Pembangunan Taman BMW: Rp 75 miliar
9. Penataan kumuh: Rp 1,2 triliun
No comments:
Post a Comment