Indonesia Anggap Kekhawatiran Singapura Soal Kabut Asap Berlebihan

TRIBUNNEWS.COM, SINGAPURA - Kabut asap kiriman dari Sumatera ke Singapura, membuat Pemerintah Singapura bereaksi cukup keras.

Mereka mengirim utusan untuk bertemu dengan Pemerintah Indonesia, Kamis (20/6/2013) pagi.

Pertemuan dihadiri Menko Kesra Agung Laksono. Pemerintah Singapura mendesak Indonesia mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang membuka lahan dengan membakar hutan.

"Saya mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan lebih tegas, karena situasi ini cenderung akan memburuk dalam beberapa minggu ke depan dan pada awal musim kemarau," kata Kepala Badan Lingkungan Singapura Andrew Tan usai pertemuan.

Singapura menawarkan diri untuk mengarahkan citra satelitnya, guna membantu Indonesia memetakan lokasi titik api, sehingga bisa melacak mereka yang bertanggung jawab.

Pertemuan darurat yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Indonesia, menindaklanjuti pembicaraan telepon antara Menlu Indonesia dengan Menteri Lingkungan Singapura pada Selasa lalu.

Agung menilai, kekhawatiran Singapura terlalu berlebihan seperti anak-anak. Apalagi, media Singapura terus menyudutkan Indonesia yang hingga hari ini belum meratifikasi kesepakatan ASEAN tahun 2002 tentang pencemaran kabut asap.

"Warga Indonesia juga perlu ditangani. Bencana ini bukan sesuatu yang Indonesia inginkan, itu peristiwa alam," ucap Agung.

Agung malah berbalik memertanyakan sikap Singapura yang keras terkait kabut asap, tapi tidak kooperatif terhadap berbagai permintaan Indonesia, seperti masalah perbatasan dan permintaan ekstradisi para konglomerat hitam asal Indonesia yang lari ke negara itu.

Pada pertemuan tersebut, para pejabat Indonesia menduga perusahaan-perusahaan Singapura juga ikut terlibat dalam pembakaran hutan.

Namun, perusahaan perkebunan di negara itu membantah bahwa mereka menggunakan praktik tebang dan bakar di perkebunan mereka di Indonesia.

Para perusahaan asal Singapura mengatakan, mereka memilih cara mekanik yang meliputi penggunaan excavator dan bulldozer.

Beberapa perusahaan menambahkan, mereka memantau kontraktor dan sub-kontraktor untuk memastikan mereka mematuhi kebijakan tersebut.

Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Singapura First Resources dan memiliki lebih dari 158.000 hektare kebun kelapa sawit memaparkan, mereka mengadopsi kebijakan zero-burning untuk penanaman baru di lahan mereka di Riau, serta Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

"Kami didukung oleh kontraktor yang terikat kontrak untuk mematuhi kebijakan zero-burning kelompok," kata juru bicara perusahaan.

Indofood Agri Resources, dengan lebih dari 230.000 hektare perkebunan kelapa sawit, terutama di Sumatera, dan lebih dari 20.000 hektare pohon karet, juga melakukan hal yang sama.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa IndoAgri memiliki kebijakan zero-burning," tegas kepala eksekutif perusahaan, Mark Wakeford, seperti dikutip The Straits Times.

Wilmar International dan Golden Agri-Resources, dua perusahaan kelapa sawit terbesar juga menyatakan hal serupa.

Golden Agri memiliki 464.000 hektare di Indonesia. Bantahan juga dikeluarkan oleh perusahaan komoditas raksasa asal AS, Cargill.

Pihak Greenpeace mendesak Pemerintah Singapura juga menelusuri perusahaan pembeli minyak sawit atau CPO asal Singapura.

"Mereka perlu memeriksa, apakah pemasok pihak ketiga terlibat dalam pembakaran atau tidak," kata Bustar Maitar, Kepala Kampanye Hutan Greenpeace di Indonesia. (*)