Mega: Tak Dapat Cuti, Jokowi Batal Kampanye di Bali

MERDEKA.COM. Joko Widodo alias Jokowi, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gagal menjadi juru kampanye nasional pada kampanye terbuka putaran terakhir Cagub dan Cawagub Anak Agung Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan di Kabupaten Buleleng, Bali.

"Batalnya jurkam nasional pak Jokowi ikut memberi semangat kampanye terbuka Cagub/cawagub Puspayoga-Sukrawan (paket PAS) karena terganjal surat permohonan izin cuti tak disetujui," kata Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat kampanye cagub/cawagub di Desa Pengastulan, Kabupaten Buleleng, Kamis (9/5). Demikian ikutip antara.

Tidak itu saja, kata dia, kader PDIP Putu Agus Suradnyana yang juga Bupati Buleleng juga dilarang melakukan kampanye oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bali. Karena izin cutinya tak turun dari instansi terkait.

"Semestinya Panwaslu tidak melakukan diskriminatif terhadap jurkam dari kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur Puspayoga-Sukrawan. Kenapa jurkam nasional dari kandidat nomor urut 2 diperbolehkan," ujar Mega.

Mega mengatakan Putu Agus Suradnyana beberapa kali terganjal dalam kegiatan kepartaian setelah dipersoalkan Panwaslu.

Agus Suradnyana diberi peringatan dan dianggap melakukan pelanggaran kampanye karena ikut hadir melakukan kegiatan politik tanpa mengajukan izin cuti sebagai pejabat publik, meski pun saat hari libur.

Akibatnya, Bupati Agus Suradnyana tidak bisa mendampingi Megawati lantaran selama lawatan politik di Buleleng, karena dilarang Panwaslu.

Bahkan Agus Suradnyana harus bersitegang dengan Panwaslu ketika dirinya ngotot selaku kader dan petugas partai hendak mendampingi ketua umum, terpaksa tidak maksimal lantaran terbentur izin.

Tidak hanya itu, lantaran persoalan izin cuti kampanye yang tidak kunjung selesai itu pula Gubernur DKI Jakarta Jokowi akhirnya batal menjadi jurkam di Buleleng lantaran terganjal izin cuti.

"Kalau ada aturan yang mengikat maka harusnya diumumkan sejak awal dan secara luas," kata Megawati.

Yang membuatnya makin kecewa lantaran Panwaslu dianggap diskriminatif karena aturan yang sama tidak diberlakukan kepada kandidat cagub dan cawagub nomor urut 2 (Pastika- Sudikerta).

"Pak Jokowi datang untuk berkampanye tidak boleh, lalu kenapa Jero Wacik dan saya dengar Cicip Sutarja diperbolehkan kampanye," katanya.

Karena itu, Megawati memperingatkan kepada Panwaslu agar konsisten menegakkan aturan. JIka tidak diperbolehkan maka aturan itu harus berlaku untuk semua kandidat, jangan diskriminatif.

"Kami hanya minta keadilan, kami tidak ada kepentingan apa namun semata untuk menegakkan kebenaran," katanya.