TEMPO.CO, Jakarta--Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodobersikukuh akan mengevaluasi proyek jalan layang non tol Kampung Melayu- Tanah Abang sebelum meneruskan pembangunan. Soalnya proyek tersebut merupakan proyek tahun jamak yang seharusnya berlangsung pada 2011 hingga 2012.
Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) saat pembangunan tak rampung pada akhir tahun lalu. "Nanti kalau sudah ada rekomendasi dari BPK dan BPKP ya dilanjutkan," katanya di Balaikota DKI Jakarta, Selasa, 23 April 2013.
Jokowi beralasan, langkah itu diambil karena proyek seharusnya selesai pada tahun lalu. Jadi meskipun anggaran pembangunan masih ada, pihaknya tak mau gegabah untuk memperpanjang pembiayaan proyek.
Dirinya masih menunggu hasil audit BPK dan BPKP agar mengetahui apakah pembangunan bisa dilanjutkan oleh kontraktor yang sama. "Kalau tidak, stop dulu. Pemerintahan itu prosedurnya ruwet seperti itu," katanya.
Jokowi juga mengatakan kelanjutan proyek itu juga harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut dia langkah yang diambil Pemprov DKI Jakarta merupakan bagian dari kehati-hatian dalam melaksanakan proyek. "Nanti kalau barangnya rampung tetapi saya enggak ngerti, keliru saya," katanya.
Ketika ditanya mengenai adanya utang dari Dinas Pekerjaan Umum ke kontraktor pelat merah PT Istaka Karya, Jokowi mengatakan dirinya belum mengetahui hal itu. "Makanya butuh audit BPK dan BPKP, supaya jelas semuanya," katanya.
No comments:
Post a Comment