Ada kabar simpang siur belakangan ini. Beberapa laporan media menyebutkan, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan Gubernur Joko Widodo telah menyetujui rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota.
Tetapi pada kesempatan lain, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengatakan setuju terhadap rencana enam ruas tol dalam kota — melainkan masih mengkaji. Dia juga mengatakan paling tidak setuju dengan jalan tol, dan ingin tetap memprioritaskan angkutan umum, sesuai janjinya pada masa kampanye.
Saya sangat menganjurkan warga Jakarta mendukung Jokowi untuk tegas berpihak kepada rakyat dan kepentingan jangka panjang Jakarta yang ekologis dan kompetitif sejati, sekaligus memenuhi janji kampanyenya.
Selama 10 tahun terakhir, di kota-kota besar di dunia ada sederet panjang jalan tol yang justru dicopot karena dianggap bukan solusi kemacetan — dan justru menambah macet, polusi, serta ketergantungan terhadap mobil pribadi (dan bahan bakar fosil). Dalam jangka panjang, akibatnya ekonomi kota dan negara yang bersangkutan menjadi tidak kompetitif.
Lagipula, membangun enam ruas jalan tol dalam kota akan menghabiskan dana Rp42 triliun, yang diambil dari APBN dan APBD. Dengan uang sebanyak itu, ada hal lain yang lebih baik yang dapat dibangun.
Lembaga kajian ITDP (Institute for Transportation and Development Policy) menghitung, kemampuan TransJakarta bisa ditingkatkan untuk melayani 21 ribu penumpang per jam dengan dana maksimum Rp3 triliun dalam waktu 2-3 tahun. (Saat ini, sistem busway “hanya” mampu melayani 6300 penumpang per jam.)
Bila sistem busway sudah mampu melayani 21 ribu penumpang per jam, maka kemampuannya tak berbeda jauh dengan proyeksi kapasitas MRT Jakarta (25 ribu penumpang per jam). Tetapi cakupan pelayanan busway lebih luas — karena MRT baru akan terdiri dari koridor Utara-Selatan dan Timur-Barat.
Bayangkan apa yang dapat dibuat dengan uang Rp42 triliun bila difokuskan pada sistem angkutan umum. Mungkin sistem busway untuk seluruh Jabodetabek ditambah peningkatan sistem kereta api? Semua ini, tambahan pula, akan melayani 90 persen mayoritas penduduk Jakarta. Sedangkan jalan tol hanya akan melayani 10 persen penduduk Jakarta yang bermobil.
Mari dukung Jokowi untuk melawan rencana pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota di Jakarta.
Salah satu caranya, dengan mengisi petisi warga untuk menyalurkan dukungan tersebut. Tiap isian petisi akan langsung otomatis terkirim ke Menteri Pekerjaan Umum.
No comments:
Post a Comment