Populisme ala Rudi Rontok karena Korupsi

MERDEKA.COM. Populisme, sebagai paham yang menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat kecil belakangan banyak dipertontonkan para pejabat negeri ini. Mereka masuk ke pasar-pasar yang becek, perkampungan nan kumuh, hingga rela makan nasi aking. Semua disorot kamera!

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini menjadi salah satu pejabat yang melakoni aksi-aksi populis ini. Dalam mudik Lebaran kemarin, hampir semua media melansir bagaimana profesor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mudik dengan menggunakan KA Ekonomi.

KA kelas ekonomi bagi pejabat sekelas Rudi jelas populis. Namun, populisme Rudi bukan tanpa motif publisitas. Hampir sama dengan para capres yang muncul belakangan ini, aksi populisme Rudi tak lepas dari kamera.

Bukan baru sekarang Rudi 'sadar kamera'. Saat menjabat Direktur Operasional BP Migas dulu, Rudi juga sering membuat sejumlah program komunikasi yang bertujuan mendongkrak citra lembaga itu, sebelum akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi ingat betul bagaimana kepiawaian Rudi melakukan komunikasi publik lewat media. Ari dulu intens memberikan sejumlah pelatihan di BP Migas.

"Rudi ingin membawa BP Migas menjadi perusahaan level wahid yang sadar dengan kekuatan pencitraan. Lihat saja dalam berbagai program layar kaca, Rudi begitu 'genit kamera' dan begitu tangkas menjawab segala persoalan yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan migas," kata Ari saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (15/8).

Namun sayang, kasus dugaan suap yang dibongkar KPK itu harus membuat karier dan image Rudi hancur. Populismenya di televisi rontok seketika karena korupsi.

"Bukan pencitraan yang salah tetapi pilihan hidup dalam rasuahnya yang tidak benar," kata Ari.

Lebih jauh, Ari menjelaskan, tidak ada yang salah dengan strategi pencitraan yang dibangun dan dikembangkan oleh para tokoh asalkan memang dia memiliki modal dasar yang mendukung.

"Taruhlah Joko Widodo, dengan modal dasarnya yang begitu melekat seperti kesederhanaan, peduli dengan rakyat kecil serta kesungguhan membangun Surakarta dan Jakarta maka strategi pencitraan yang dikembangkan Jokowi akan sangat berdampak signifikan," paparnya.

Contoh sebaliknya adalah Bupati Garut Aceng Fikri. "Walau dengan mengerahkan konsultan public relations kelas jempolan tetap saja akan sulit mem-branding sosok yang lekat dengan persoalan moral," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Ari, pengembangan image diri oleh sejumlah tokoh nasional hendaknya berkaca dari pengalaman Rudi Rubiandini . 

"Sebelum melangkah menjadi pemimpin nasional hendaklah membenahi persoalan mendasar terlebih dahulu, kesanggupan melawan godaan materi," ungkap Ari yang juga pendiri Nusakom Pratama Political Communication Consultant ini.