Kritik SBY Otoriter, Tridianto Ditelepon 2 Menteri

TRIBUNNEWS.COM - Kaget dan tak menyangka. Hal itulah yang dirasakan oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Cilacap, Tridianto, ketika menerima telepon dari dua menteri.

Pengusaha jamu asal Cilacap, Jawa Tengah ini menjadi perhatian karena mengkritik langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang melakukan penyelamatan partai berlambang segitiga Mercy, akhir pekan lalu. Tridiyanto sebelumnya melontarkan kritik dan menuding SBY otoriter serta menyalahi aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Saya ditelepon Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Pemuda Olahraga," kata Tridianto dihubungiTribun Jogja (TRIBUNnews.com Network) dari Purwokerto, Rabu (13/2/2013) siang.

Lalu apa yang dibicarakan mereka? Saat ditanya, pria kelahiran 9 September 1977 itu enggan menjelaskan. Ia khawatir justru menjadi polemik baru. "Sudah ndak usah dibahas soal pak menteri-menteri itu ya, intinya mereka menasihati saja karena aku junior, mereka senior," lanjut Tridianto

Sedikit memberikan bocoran, Tridianto mengatakan keduanya menyampaikan sudah mendengar dan mengetahui kritik Tridianto melalui pemberitaan media. "Terlanjur seperti itu, jadi gak enak," kata Tridianto membantah sikapnya melunak setelah ditelepon kedua menteri tersebut.

Ia menambahkan, sikapnya berseberangan atau berbeda pendapat dengan Majelis Tinggi seperti sepi tanpa dukungan. Meski demikian, ia menegaskan mendukung 1.000 persen langkah SBY melakukan penyelamatan partai.

"Ya langkah saya secara langsung tidak didukung oleh teman-teman pengurus DPC tapi ada beberapa yang mendukung secara tertutup," kata dia dihubungi sedang di Jakarta.

Sebelumnya, Tridianto mengkritik langkah yang dilakukan Majelis Tinggi menyalahi Pasal 13 AD/ART tentang wewenang Majelis Tinggi. Kata dia, Majelis Tinggi tak berwenang mengambil alih partai.

"Itu melanggar AD/ART pasal 13 tentang kewenangan Majelis Tinggi di pasal itu tidak ada kata Majelis Tinggi bisa menggambil alih kewenangan ketua umum. Dan SBY sudah melanggar dan otoriter," kata Tridianto kepada Tribun Jogja, Sabtu (9/2/2013) lalu.

Menyikapi pernyataannya itu, Tridianto bersikukuh, dirinya dalam berorganisasi cenderung mengikuti prinsip AD/ART. "Ya banyak yang intervensi dan bahkan mengancam (saya,Red) mau diusir dari Demokrat dan dipecat, ya saya maklum mungkin mereka kurang dalam pendidikan politik jadi tidak menghargai AD/ART," katanya.

Meski demikian, ia mengaku siap dikucilkan dan dipecat bila dianggap melawan Majelis Tinggi. "Saya sangat mendukung 1.000 persen Majelis Tinggi turun tangan menyelamatkan partai dan Pak SBY selaku ketua Majelis Tinggi adalah idola saya beliau seorang negarawan dan bapak demokrasi. Hanya saya agak beda pendapat tetang pengambil alihan ketua umum oleh Majelis Tinggi karena melanggar AD/ART," kata Tridianto.

Saat ditanya kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Tridianto mengatakan kedekatannya sebatas hubungan atasan dan bawahan. Menurutnya, dia masih mendukung Anas sebagai Ketua Demokrat. "Kedekatan saya sama Mas Anas biasa antara ketua umum dan ketua DPC, antara atasan dan bawahan," kata dia.

Pengusaha yang sering di Jakarta ini menambahkan dirinya siap menandatangi pakta integritas. Ia berujar, dirinya baru mau tandatangan pakta integritas saat digelar rapimnas. "Tak benar saya disebut menolak tandatangan pakta integritas di DPD Jawa Tengah. Itu bohong karena saya tak pernah diundang," katanya. (hwo)