TEMPO.CO
Jakarta - Direktur Pusat Teknologi Konversi dan Konservasi Energi M.A.M Oktaufik mengatakan Indonesia baru akan memiliki listrik dari tenaga nuklir pada 2028. Pada saat itu, diperkirakan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sudah mencapai 2 Gigawatt dan pada 2030 sudah memiliki kapasitas terpasang 4 Gigawatt.
Okta mengatakan, pembangunan PLTN tidak mungkin dalam waktu dekat karena faktor politik. Menurutnya, perencanaan PLTN baru mungkin dilakukan setelah pemilihan umum 2014. "Harus menunggu Pemilu lagi, kemudian pembangunan perlu waktu sekitar 10 tahun. Mungkin teknologi baru bisa dibangun dalam 5 sampai 8 tahun," kata Okta ketika ditemui di Seminar Pertemuan taunan Pengelolaan Energi Nasional di Jakarta, 3 Desember 2012.
Okta menerangkan, salah satu faktor kunci yang bisa mendorong pembangunan PLTN adalah jika pengembangan energi baru dan terbarukan kurang berkembang meskipun feed in tariff sudah diberikan. Okta menilai energi nuklir adalah sumber energi yang besar dan andal untuk listrik. "Kalau investasi di bidang energi baru lambat, maka akan ada krisis. Nuklir harus masuk karena dia paling cepat dan paling andal, sementara energi seperti angin atau matahari kurang stabil," katanya.
Okta mengatakan pada saat itu harga listrik dari nuklir akan bersaing dengan listrik dari sumber energi lain, termasuk BBM. Pasalnya pada 2025 diperkirakan harga minyak sudah mencapai US$ 200 per barel. Namun, ia belum bisa menggambarkan berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk PLTN.
Okta menjelaskan saat ini menurut hitungan BPPT, skala keekonomian PLTN 1000 Megawatt per unit. Namun Okta menekankan bahwa angka ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan teknologi.
Okta mengatakan saat ini beberapa kajian mengenai lokasi pembangkit tenaga nuklir sudah dikaji oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Beberapa lokasi yang dipertimbangkan misalnya di Bangka dan Kalimantan.
Untuk menggarap PLTN ini, kata Okta, Indonesia tidak akan bisa lepas dari kerja sama dengan asing. Soalnya, urusan pengembangan nuklir ini akan menjadi perhatian internasional dan harus dikembangkan bersama karena terkait dengan keamanan. "Kalau nuklir pasti kerja sama internasional dan ada perjanjian untuk tidak membuat senjata. Masalah keamanan untuk nuklir diawasi oleh sedunia, bukan cuma negara, karena kalau bocor itu yang terpengaruh bumi," ujarnya.
Saat ini menurutnya di dunia terus mengembangkan teknologi nuklir yang lebih aman. "Teknologi generasi ke empat, high temperature reactor, di beberapa negara udah mulai, jadi kalau ada kebocoran sistemnya langsung dimampatkan. Bukan bocor segala macam, jadi sistemnya mematikan diri sendiri," kata Okta.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Marwansyah Lobo Balia mengatakan hingga saat ini opsi pemanfaatan energi nuklir masih terbuka. Namun dia menyatakan saat ini penggunaan energi nuklir belum menjadi prioritas. "Waktu sidang paripurna terakhir, kemungkinan pemanfaatan nuklir tidak tertutup, tapi menjadi pilihan terakhir," kata Lobo ketika ditemui di tempat yang sama.
Okta mengatakan, pembangunan PLTN tidak mungkin dalam waktu dekat karena faktor politik. Menurutnya, perencanaan PLTN baru mungkin dilakukan setelah pemilihan umum 2014. "Harus menunggu Pemilu lagi, kemudian pembangunan perlu waktu sekitar 10 tahun. Mungkin teknologi baru bisa dibangun dalam 5 sampai 8 tahun," kata Okta ketika ditemui di Seminar Pertemuan taunan Pengelolaan Energi Nasional di Jakarta, 3 Desember 2012.
Okta menerangkan, salah satu faktor kunci yang bisa mendorong pembangunan PLTN adalah jika pengembangan energi baru dan terbarukan kurang berkembang meskipun feed in tariff sudah diberikan. Okta menilai energi nuklir adalah sumber energi yang besar dan andal untuk listrik. "Kalau investasi di bidang energi baru lambat, maka akan ada krisis. Nuklir harus masuk karena dia paling cepat dan paling andal, sementara energi seperti angin atau matahari kurang stabil," katanya.
Okta mengatakan pada saat itu harga listrik dari nuklir akan bersaing dengan listrik dari sumber energi lain, termasuk BBM. Pasalnya pada 2025 diperkirakan harga minyak sudah mencapai US$ 200 per barel. Namun, ia belum bisa menggambarkan berapa besar investasi yang dibutuhkan untuk PLTN.
Okta menjelaskan saat ini menurut hitungan BPPT, skala keekonomian PLTN 1000 Megawatt per unit. Namun Okta menekankan bahwa angka ini bisa berubah sesuai dengan perkembangan teknologi.
Okta mengatakan saat ini beberapa kajian mengenai lokasi pembangkit tenaga nuklir sudah dikaji oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN). Beberapa lokasi yang dipertimbangkan misalnya di Bangka dan Kalimantan.
Untuk menggarap PLTN ini, kata Okta, Indonesia tidak akan bisa lepas dari kerja sama dengan asing. Soalnya, urusan pengembangan nuklir ini akan menjadi perhatian internasional dan harus dikembangkan bersama karena terkait dengan keamanan. "Kalau nuklir pasti kerja sama internasional dan ada perjanjian untuk tidak membuat senjata. Masalah keamanan untuk nuklir diawasi oleh sedunia, bukan cuma negara, karena kalau bocor itu yang terpengaruh bumi," ujarnya.
Saat ini menurutnya di dunia terus mengembangkan teknologi nuklir yang lebih aman. "Teknologi generasi ke empat, high temperature reactor, di beberapa negara udah mulai, jadi kalau ada kebocoran sistemnya langsung dimampatkan. Bukan bocor segala macam, jadi sistemnya mematikan diri sendiri," kata Okta.
Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Marwansyah Lobo Balia mengatakan hingga saat ini opsi pemanfaatan energi nuklir masih terbuka. Namun dia menyatakan saat ini penggunaan energi nuklir belum menjadi prioritas. "Waktu sidang paripurna terakhir, kemungkinan pemanfaatan nuklir tidak tertutup, tapi menjadi pilihan terakhir," kata Lobo ketika ditemui di tempat yang sama.
No comments:
Post a Comment