Jakarta - Hingga akhir Januari 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.549,17 triliun. Dalam sebulan utang ini naik Rp 82,21 triliun, dibandingkan jumlah di Desember 2016 yang sebesar Rp 3.466,96 triliun.
Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo menilai kondisinya masih cukup aman. Terlihat dari rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih dalam batas sehat, yaitu sekitar 28%. Dan apabila digabungkan dengan utang swasta, maka rasionya menjadi 35% terhadap PDB.
"Rasio utang pemerintah tahun ini kecil. Saya rasa hitungan kita cuma 35-36% kok. Enggak besar untuk hitungan utang luar negeri Indonesia," katanya saat ditemui di Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (7/3/2017).
Menurutnya, utang tidak bisa hanya dilihat secara nominal, melainkan juga rasio terhadap PDB. Sebab itu yang bisa menandakan kemampuan negara untuk mampu mengembalikan utang dalam rentang waktu tertentu.
"Yang penting adalah melihat data indikator makro itu saja. Berapa coverage dari loan terhadap GDP. Artinya semakin besar daripada loan terhadap GDP berarti seluruh dari hasil nilai tambah perekonomian habis untuk membayar pinjaman. Itu yang buruk. Semakin rendah, dia akan semakin membaik," paparnya.
"Kalau lihat data-data kita, itu artinya masih cukup ter-cover dari kebutuhan pinjaman dari hasil PDB kita," tegas Dody.
Indonesia membutuhkan utang untuk mendorong percepatan pembangunan. Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya cukup terbatas.
"Jadi yang perlu diingat adalah kenapa kita minjam, karena kita memang butuh untuk kegiatan ekonomi," pungkasnya. (mkj/mkj)
No comments:
Post a Comment