Jakarta - Skema Pembiayaan Proyek transportasi masa kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) masih belum jelas. Pemerintah masih memikirkan berbagai opsi terbaik untuk membiayai proyek Rp 23 triliun tersebut.
Pengamat Transportasi, Darmaningtyas, menilai pembiayaan proyek LRT yang masih belum jelas hingga saat ini seperti buah simalakama. Sebab menurutnya, dana yang paling cocok untuk membiayai proyek tersebut adalah dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Namun APBN tidak sanggup.
Bila menggunakan APBN, maka program Nawacita yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni membangun infrastruktur dari daerah terluar harus diabaikan.
"Jadi ini ibarat buah simalakama. Di satu sisi, pembiayaan yang paling cocok adalah dari APBN, tapi di sisi lain, APBN harusnya diprioritaskan untuk membangun daerah terluar lebih dahulu," kata dia di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (27/2/2017).
Foto: Fadhly Fauzi Rachman
|
Foto: Fadhly Fauzi Rachman
Sulit untuk mencari pembiayaan LRT Jabodebek di luar APBN. Pihak swasta juga tak mau untuk membiayai proyek tersebut, karena harus mengumpulkan uang yang besar.
Walau demikian Darmaningtyas mengatakan, pemerintah harus tegas dan cepat untuk mengambil keputusan terkait dengan skema pembiayaan LRT. Bila tidak dilakukan, maka ada kemungkinan proyek LRT akan bernasib sama dengan proyek monorel Jakarta yang sebelumnya mangkrak.
"Pemerintah pusat harus mengambil alih supaya ini tidak boleh ada mangkrak lagi. Jangan sampai terjadi mangkrak kira kira begitu. Kalau diberhentikan terlalu mahal, juga nanti akan bahan lelucon seperti monorel Jakarta. Kita kan menghindari tidak terjadi monorel kedua," kata dia. (wdl/wdl)
No comments:
Post a Comment