NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah mengklaim selama dua tahun, pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan gini ratio (ketidakmerataan atau ketimpangan agregat). Dimana Maret 2016 lalu, nisbah gini (gini ratio) sudah turun di bawah 0,4. Artinya tingkat ketimpangan tergolong baik. Nisbah gini antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang. Sementara di atas 0,5 tergolong ketimpangan buruk.
Pakar ekonomi, Faisal Basri dalam keterangan tertulis di laman web resminya, mengingatkan bahwa nisbah gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality).
“BPS menghitung nisbah Gini berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Ketimpangan pengeluaran sudah barang tentu lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan, karena perbedaan konsumsi orang terkaya dibandingkan konsumsi orang termiskin cenderung jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan pendapatan dan kekayaannya,”persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.
“Kelompok milyarder di Indonesia meraup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan. Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan tahun 2007 dan 2014,” tandasnya. (Red-01/emka)
No comments:
Post a Comment