Importir Daging Akui Belum Kena Fee

TEMPO.CO

Jakarta - Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia, Thomas Sembiring, mengatakan bahwaimportir daging belum pernah dimintai fee oleh Kementerian Perdagangan. "Tidak pernah ada, setelah dapat rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan baru mengeluarkan izin impor," katanya ketika dihubungi Tempo, di Jakarta, Sabtu, 2 Februari 2013.

Thomas menilai fungsi Kementerian Perdagangan dalam pemberian izin impor hanya sebatas fungsi administrasi yang meloloskan rekomendasi pemberian izin impor dari Kementerian Pertanian. "Hanya tinggal tanda tangan, seperti tukang stempel saja. Rekomendasi sepenuhnya berada di tangan Kementerian Pertanian," katanya.

Penyimpangan yang sering terjadi, kata Thomas, adalah importir mendapatkan kuota yang jauh melebihi dari kapasitas gudang mereka. "Kapasitas gudangnya misalnya hanya 50 ton, tapi mendapat kuotanya 1.000 ton. Ini kan tidak benar," katanya.

Thomas mengakui ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon importir sebelum mendapatkan izin impor. Syarat utamanya antara lain harus memiliki gudang dan alat transportasi untuk distribusi. Kapasitas gudang, kata Thomas, mempengaruhi penilaian atau scoring dari suatu perusahaan importir yang nantinya juga berpengaruh pada penentuan kuota.

Thomas mendesak Kementerian Pertanian agar transparan dalam pemberitahuan kuota impor daging bagi tiap importir. "Jadi kan bisa ketahuan tiap perusahaan bisa dapat berapa, apakah sesuai dengan kriteria yang diharuskan atau tidak," katanya.

Ketua Komite Daging Sapi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan kewenangan Kementerian Perdagangan hanya sebatas masalah administrasi. Penentuan izin impor lebih banyak dipengaruhi oleh Kementerian Pertanian. Tapi, ia tidak menutup kemungkinan adanya praktek suap di lingkup Kementerian Perdagangan. "Sejauh ini saya belum pernah dengar. Tapi tidak menutup kemungkinan praktek itu terjadi," katanya hari ini.